SETAHUN sudah Lucky Hakim menakhodai Indramayu. Sebagai sosok yang berlatar belakang selebritas, ekspektasi atau justru keraguan masyarakat cukup tinggi. Publik menanti, mampukah popularitas di layar kaca diterjemahkan menjadi eksekusi kebijakan di lapangan? Tulis M. Nudin Lubis dalam unggahan di media sosial X.
Sayangnya, kata Nudin, rapor kepemimpinan Bupati Lucky Hakim selama satu tahun ini masih jauh dari kata lulus. Bahkan, ia menilai kinerjanya tepat disebut mendapat nilai “rapor merah”.
Kritik tersebut, menurut Nudin, bukanlah sentimen buta, melainkan refleksi agar pada sisa masa jabatan ke depan terdapat perbaikan nyata, bukan sekadar konten tontonan.
Rapor merah merupakan istilah kiasan yang merujuk pada penilaian kinerja buruk, gagal, atau berada di bawah standar yang diberikan kepada pejabat, instansi, maupun siswa.
Dalam konteks politik, istilah ini menandakan evaluasi negatif terhadap kinerja pejabat atau kepala daerah.
Istilah tersebut juga kerap dikaitkan dengan perlunya evaluasi atau bahkan perombakan total dalam tata kelola pemerintahan, baik dari sisi personel maupun program kerja.
Dalam konteks pemerintahan, “rapor merah” menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik atau kegagalan dalam pengelolaan kebijakan.
Dalam tulisannya, Nudin Lubis secara tegas menilai satu tahun kepemimpinan Bupati Lucky diwarnai rapor merah. Hal itu dinilai terjadi akibat lemahnya eksekusi kebijakan, yang terlihat dari berbagai blunder serta persoalan fundamental yang belum terselesaikan.
Dalam catatan Nudin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sendang (AMP-DS), terdapat sejumlah persoalan yang dinilai membelit kepemimpinan Lucky selama satu tahun terakhir.
Masalah pertama adalah peristiwa “piknik berujung sanksi”. Publik masih mengingat saat Lebaran tahun lalu Bupati Lucky berlibur ke Jepang tanpa izin resmi. Akibatnya, ia mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri dan dijatuhi sanksi magang. Peristiwa ini dinilai sebagai contoh buruk dalam etika birokrasi.
Selanjutnya adalah persoalan logika SiLPA dan bencana rob di Eretan. Saat banjir rob melanda pesisir Eretan, pemerintah daerah berdalih kekurangan dana sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus turun tangan. Namun pada akhir tahun, pemerintah kabupaten justru mengumumkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp75 miliar. Hal itu dianggap menunjukkan lemahnya manajemen anggaran.
Polemik lain muncul dari pernyataan Bupati terkait banjir. Ketika ditanya mengenai solusi banjir, muncul pernyataan yang dianggap tidak substantif, yakni bahwa banjir merupakan air dari hulu, dari langit, dan terkadang dari laut. Pernyataan tersebut dinilai memperlihatkan dangkalnya pemahaman terhadap persoalan lingkungan.
Nudin juga menyoroti inkonsistensi dalam pemberantasan korupsi. Dalam siaran langsung di media sosial, Bupati Lucky pernah menyatakan akan mengaudit Dana Desa dan menantang masyarakat untuk melapor jika menemukan dugaan penyimpangan. Namun ketika masyarakat benar-benar melaporkan kasus, termasuk laporan dari AMP-DS, respons yang muncul dinilai tidak sejalan dengan janji awal.
Selain itu, terdapat sejumlah persoalan lain yang dinilai memperburuk situasi, mulai dari penanganan sampah yang belum optimal, polemik peran staf khusus yang kerap menjadi sorotan politik, hingga munculnya berbagai dugaan kasus.
Salah satunya adalah perhatian Kejaksaan terhadap kasus di PDAM Tirta Darma Ayu terkait dugaan dana siluman sebesar Rp2 miliar, serta desas-desus mengenai dugaan praktik fee proyek oleh oknum yang disebut-sebut sebagai orang dekat bupati.
Nudin juga menilai kelemahan manajerial Lucky Hakim sebenarnya sudah dapat diperkirakan. Ia menyoroti perjalanan politik Lucky yang dinilai penuh lompatan, mulai dari menjadi wakil bupati lalu mengundurkan diri, aktif membuat podcast, maju sebagai calon legislatif dari Partai NasDem dan memperoleh kursi, hingga akhirnya maju dalam Pilkada bersama H. Syaefudin dan terpilih sebagai bupati.
Dalam pandangan politiknya, Nudin membeberkan bahwa Indramayu selama ini dikenal sebagai basis kuat partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB. Ketiga partai tersebut memiliki infrastruktur politik yang kuat hingga tingkat desa.
Ketika partai-partai besar tersebut tidak puas dengan gaya kepemimpinan Lucky, posisinya dinilai rentan digoyang. Apalagi ia maju melalui Partai NasDem yang hanya memiliki dua kursi di DPRD, sehingga daya tawarnya dianggap relatif lemah.
Lucky memang dikenal piawai berbicara di depan publik, tampil memikat saat rapat, dan pandai membangun komunikasi dengan masyarakat. Namun menurut Nudin, kemampuan tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan eksekusi kebijakan yang kuat.
Ia juga menyoroti keberadaan lingkaran dalam bupati dan para relawan yang dinilai lebih banyak berperan sebagai pendukung tanpa gagasan.
Menurutnya, seorang kepala daerah membutuhkan tim yang memiliki ideologi serta keberanian menyuarakan kebenaran, bukan sekadar pendukung yang hanya mencari keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan.
“Kami, publik Indramayu, sudah jenuh melihat praktik politik yang hanya memanfaatkan kekuasaan. Politik seharusnya menghadirkan gagasan dan keberanian, bukan sekadar kepentingan logistik,” tulis Nudin.
Dalam pandangannya, kondisi politik yang dihadapi Lucky Hakim saat ini berada di persimpangan jalan.
Jika memilih bermain aman, ia diperkirakan hanya akan menyelesaikan masa jabatan tanpa langkah besar, bahkan berpotensi tidak maju lagi dalam kontestasi berikutnya.
Jika memilih langkah berani, ia harus siap menghadapi tekanan politik yang lebih besar, termasuk potensi persoalan hukum yang mulai disorot.
Sementara itu, jika memilih langkah cerdik, ia dinilai perlu melakukan manuver politik, termasuk membuka komunikasi dengan kekuatan politik lain yang memiliki pengaruh besar di tingkat nasional maupun daerah.
Pada akhirnya, Indramayu dinilai membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian menghadapi persoalan nyata, bukan sekadar figur populer yang dikelilingi oleh pendukung tanpa gagasan.
Stafsus Salman Disebut Jadi Biang Kegagalan
Pandangan kritis lainnya datang dari Ketua Forum Peduli Indramayu (FPI), Masdi. Ia menilai kepemimpinan Lucky Hakim bersama Wakil Bupati Syaefudin belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Menurut Masdi, masa kepemimpinan pasangan tersebut genap satu tahun pada 20 Februari 2026. Namun hingga kini perubahan positif yang dirasakan masyarakat dinilai masih sangat terbatas.
Ia juga menyinggung sejumlah polemik yang terjadi selama setahun terakhir, mulai dari sanksi magang di Kementerian Dalam Negeri setelah perjalanan ke Jepang saat arus mudik Lebaran 2025, hingga polemik sikap staf khusus bupati yang dinilai arogan dan memicu kegaduhan di kalangan birokrasi.
“Beberes Indramayu bagi kami masih sebatas harapan. Banyak janji kampanye yang belum terwujud. Kondisi Indramayu justru semakin memprihatinkan, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola birokrasi,” kata Masdi, seperti dikutip Intijayakoran.com, Minggu, 8 Maret 2026.
Ia juga menyoroti masih banyaknya organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh pelaksana tugas atau pejabat rangkap jabatan. Padahal, menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu janji politik yang disampaikan dalam debat publik Pilkada.
Masdi menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari kuatnya pengaruh staf khusus bernama Salman. Karena itu, pihaknya mendesak agar Salman tidak lagi terlibat dalam lingkaran kekuasaan di Indramayu.
Dari dua pandangan aktivis tersebut, penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa penilaian “rapor merah” terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Lucky Hakim tidak sepenuhnya berlebihan.
Apalagi jika melihat data kemiskinan di Kabupaten Indramayu yang masih tinggi dan menempati posisi pertama dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Barat.
Data menunjukkan tingkat kemiskinan Indramayu mencapai 12,13 persen, disusul Kabupaten Kuningan 12,12 persen, Kota Tasikmalaya 11,53 persen, Majalengka 11,21 persen, Cirebon 11,20 persen, Bandung Barat 10,52 persen, Kabupaten Tasikmalaya 10,28 persen, Cianjur 10,22 persen, Garut 9,77 persen, dan Subang 9,52 persen.
Selain itu, pada sektor pendidikan tahun 2025, Indramayu juga tercatat berada di posisi paling rendah dalam indikator rata-rata lama sekolah dengan skor 7,06.
Yang lebih memprihatinkan, dalam data kabupaten paling maju pada tahun 2025, Indramayu berada di posisi ke-18 (bontot) dan masih berada di bawah Kuningan serta Majalengka.
Padahal, sumber daya alam di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Wiralodra ini tergolong melimpah. Daerah ini memiliki produksi padi tinggi yang menjadikannya salah satu lumbung pangan nasional, serta keberadaan industri migas di kawasan Balongan yang menjadi basis operasi Pertamina.
Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi satu tahun kepemimpinan Lucky Hakim.
Penulis berharap pada tahun-tahun berikutnya pasangan Lucky Hakim dan Syaefudin mampu menunjukkan optimisme baru serta memperkuat komitmen untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat.
Harapannya, Indramayu dapat berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan sesuai dengan visi-misi yang diusung, yakni “Indramayu REANG” (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong).
(Penulis adalah wartawan aktif, Pemimpin Redaksi Intijayakoran.com, sekaligus Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu)
