INDRAMAYU, Intijayakoran.com-
Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), Oushj Dialambaqa mengaku geram dengan pernyataan staf khusus (Stafsus) Bupati Indramayu, Salman yang dinilai konteknya sudah mengarah rasis.
Atas pernyataan Salman yang menunjukan ke- arogansiannya, lelaki kurus yang biasa dipanggil Oo ini menantang Salman untuk debat publik terbuka baik soal tata kelola pemerintahan, ketatanegaraan termasuk soal ekonomi politik nasional dan global, yang didalamnya menyangkut kebijakan Amerika dan China serta negara timur tengah.
“Kalau teman-teman tidak ada yang berani, Oo anak kampung bersedia debat publik secara akademik sama staf khusus Bupati Indramayu, Salman. Temanya soal Indramayu, tata kelola pemerintahan, dan ketatanegaraan termasuk soal ekonomi politik nasional dan global terkait kebijakan Amerika dan China serta negara timur tengah, tapi jangan alasan politik, saya bukan orang politik,” tegas Oo.
Ketatanegaraan adalah sistem atau tata cara mengatur organisasi negara, mencakup susunan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) berdasarkan konstitusi atau hukum dasar, serta hubungan dengan warga negara, yang bertujuan menjalankan fungsi negara dan mencapai tujuan nasional. Ini melibatkan hukum dasar tertulis (konstitusi/UUD) dan tidak tertulis (konvensi) yang menjadi pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara.
Oo juga menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berbasis data dan regulasi. Ia menilai pengangkatan Salman sebagai staf khusus melalui surat keputusan (SK) bupati dengan lambang negara (garuda) merupakan pelanggaran aturan.
“Tidak ada ruang abu-abu dalam hal ini. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Pasal 69 secara tegas menyebutkan bahwa staf khusus hanya diperuntukkan bagi struktur kabinet dan kementerian, bukan untuk bupati,” tegas O’usjh.
Ia juga mengutip pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, yang menyatakan bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang dilantik pada 20 Februari 2025 dilarang mengangkat staf khusus.
“Bupati boleh menunjuk seseorang secara nonformal sebagai staf khusus, tetapi tidak boleh menetapkannya melalui SK dan tidak boleh dibiayai dari APBD,” ujarnya.
O’usjh juga menegaskan, staf khusus tidak boleh melampaui kewenangan, apalagi jika sarat kepentingan politik. Menurutnya, hal tersebut berpotensi melahirkan persoalan baru.
“Staf khusus harus menjunjung norma, etika, dan adab kedaerahan. Yang terjadi sekarang, staf khusus justru berperan seolah-olah bupati,” ungkap Oo.
Oo mengkritik, sangat disayangkan apabila staf khusus memiliki kewenangan mengatur hingga memutuskan kebijakan, apalagi jika sampai mengintervensi organisasi perangkat daerah (OPD) atau memecat tenaga outsourcing di lingkungan Pemkab Indramayu, sebagaimana isu yang kini viral.
“Itu sudah offside. Pemkab Indramayu harus mengevaluasi staf khusus yang tidak kompeten dan tidak memahami etika serta budaya Indramayu. Banyak putra daerah yang lebih layak dan memahami kearifan lokal,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Stafsus Bupati Indramayu, Salman, menjadi sorotan publik menyusul pernyataannya yang dinilai rasis.
Kalimat bernada rasis itu Salman lontarkan saat bertemu dengan dua pegawai outsourcing Dinas Kominfo setempat yang dipecat tanpa alasan yang jelas.
Pertemuan berlangsung di pendopo setempat pada malam hari tanggal 10 Januari 2026. Salman tak sendiri, ia didampingi asisten pribadi Bupati Indramayu Lucky Hakim bernama Mansur.
Sedangkan dua tenaga outsourcing yang dipecat itu yakni Wanginah dan Komar.
Kedua mantan tenaga outsourcing itu sengaja datang ke pendopo untuk mengklarifikasi soal pemecatan. Sebab mereka mendengar, pemecatan itu atas pesanan Mansur dan Salman.
“Kami datang untuk meminta penjelasan, sebab kabar yang beredar, Mansur dan Salman menekan pimpinan kami di Diskominfo agar memberhentikan kami,” ungkap Wanginah, Jumat 16 Januari 2026.
Pertemuan berubah memanas ketika Salman dan Mansur membantah tudingan tersebut. Diluar dugaan, Salman malah melontarkan kalimat bernada rasis dihadapan Wanginah dan Komar.
“Saya Salman, berdarah Madura, bertulang putih dan bermata putih tidak akan pernah takut dengan siapapun. Sy tidak akan patuh pada perintah siapapun di Indramayu ini kecuali bupati Indramayu Lucky Hakim. Karena saya orangnya Lucky Hakim bukan orangnya siapapun” jelas Wanginah menirukan pernyataan Salman.
Wanginah juga mengaku akan melakukan pertemuan dengan sejumlah LSM, Ormas, mahasiswa dan aktivis sewilayah Indramayu dan Cirebon.
“Ada rencana demo besar-besaran menyikapi omongan Salman yang dinilai rasis, waktunya nanti dikabari,”tegas Wanginah.
Sementara itu Stafsus Bupati Indramayu, Salman belum memberikan jawaban atas konfirmasi awak media ini terkait pernyataannya yang mengarah ke rasis tersebut. Klarifikasi Intijayakoran.com kepada Salman, Kamis (15/1) melalui chat WhatsApp hingga kini belum dijawab. (Cho)
