YOGYAKARTA – Nahdlatul Ulama (NU) didirikan untuk Indonesia. Sejak awal berdirinya, NU menjadi salah satu pengawal tegaknya Republik Indonesia. Ibarat sebuah kapal, Indonesia memiliki NU sebagai jangkar yang menjaga agar tidak terombang-ambing oleh arus zaman. Jika diibaratkan sebuah bangunan, NU adalah fondasinya. Jika NU roboh, maka negeri ini pun akan kehilangan salah satu penyangga utamanya.
Demikian disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, KH Ahmad Muwafiq, dalam Dialog Kebangsaan Kader NU yang digelar di Ponpes Minggir, Sabtu (30/5/2026). Acara tersebut dihadiri puluhan kader NU dari berbagai daerah di Pulau Jawa.
“NU adalah jangkarnya Indonesia. Juga ibarat fondasi sebuah bangunan. Jangan sampai roboh,” tutur mubalig yang juga aktivis Jaringan Gusdurian tersebut.
Gus Muwafiq, sapaan akrab anggota Syuriyah PWNU DIY itu, menyampaikan bahwa kondisi NU saat ini sedang tidak baik-baik saja, terutama di tingkat elite PBNU. Menurutnya, jika persoalan di tubuh PBNU tidak segera dibenahi, maka NU berada dalam situasi yang berbahaya. Dampaknya, Indonesia pun akan ikut terancam jika organisasi tersebut terus dilanda prahara.
Ia berharap Muktamar ke-35 NU menjadi forum pertemuan para kiai dan sesepuh untuk membenahi serta menata kembali organisasi.
“Muktamar yang akan digelar nanti harus benar-benar menjadi forum pembenahan organisasi beserta seluruh persoalannya,” ujarnya.
Pembicara berikutnya, Ketua Aliansi Santri Gus Dur, Muhammad Sholihin, membahas pentingnya menjaga marwah NU. Ia menyoroti adanya tokoh panutan di lingkungan PBNU yang dinilai tidak menunjukkan keteladanan dalam kepemimpinan. Menurutnya, ada tindakan pemecatan yang dianggap tidak demokratis, hingga munculnya persoalan yang berkaitan dengan dugaan korupsi. Bahkan, kata dia, ada pihak yang melakukan kampanye pencalonan Rais Aam dengan membentuk tim sukses dan mengonsolidasikannya melalui media sosial.
“Kondisi seperti itu jelas sangat fatal dan mencederai marwah otoritas Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi NU,” ujar tokoh NU asal Indramayu yang merupakan alumnus Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.
Sholihin mengungkapkan bahwa visi kepemimpinan PBNU hasil Muktamar ke-34 di Lampung adalah “menghidupkan Gus Dur”. Ia mendukung visi tersebut, namun menilai realitas saat ini justru jauh dari karakter kepemimpinan Gus Dur yang demokratis, kritis, dan selalu membela kaum tertindas dalam misi kemanusiaan.
Pembicara selanjutnya, Ketua Forum Komunikasi Kiai Kampung Indonesia (FK3I), Gus Muchamad Maftuch, menyampaikan bahwa mayoritas pengurus NU di tingkat bawah, yang sebagian besar merupakan kiai kampung, merasa resah dengan kondisi organisasi saat ini. Mereka yang setiap hari berinteraksi dengan umat sering mendapat pertanyaan mengenai berbagai persoalan yang terjadi di PBNU.
“Sungguh, yang paling repot akibat kisruh di elite PBNU adalah para kiai kampung. Mereka yang harus menjawab pertanyaan umat yang bingung dan resah,” tutur kiai muda asal Sidoresmo, Surabaya.
Maftuch menegaskan bahwa berbagai persoalan di PBNU harus segera diselesaikan. Ia juga meminta agar syarat kepemilikan sertifikat pendidikan kader sebagai prasyarat menjadi pengurus NU ditinjau ulang.
Menurutnya, NU lahir dari tradisi pesantren, bukan sebaliknya. Karena itu, alumni pesantren yang telah lama mengabdi seharusnya mendapatkan ruang yang layak dalam kepengurusan.
Ia mencontohkan seorang sahabatnya yang telah mondok selama 15 tahun di tiga pesantren besar dan mengabdi di masyarakat lebih dari 10 tahun, tetapi tidak memenuhi syarat menjadi pengurus NU karena tidak memiliki sertifikat pendidikan kader.
“Pendidikan kader NU yang hanya berlangsung beberapa hari justru menjadi privilese untuk menduduki jabatan pengurus, bahkan di tingkat pimpinan. Sementara alumni pesantren yang mengabdi puluhan tahun malah terganjal. Syarat formalitas sertifikat itu harus ditinjau ulang,” tegasnya.
Narasumber berikutnya, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Bantul, KH Aguk Irawan, memaparkan sejarah muktamar NU dari masa ke masa. Menurutnya, setiap muktamar selalu menghasilkan keputusan strategis demi kebaikan jam’iyah dan bangsa Indonesia.
Ia menilai Muktamar ke-35 NU harus menjadi momentum untuk mengurai berbagai persoalan serta mengembalikan NU sebagai kekuatan civil society (masyarakat sipil). Ciri utama organisasi tersebut, kata alumnus Universitas Al-Azhar Mesir itu, adalah memiliki nalar kritis dan keberpihakan kepada kaum tertindas.
“Muktamar NU nanti harus mengurai semua persoalan internal dan meneguhkan kembali NU sebagai kekuatan civil society yang membela kaum tertindas,” ujarnya.
Aguk merinci sejumlah persoalan yang menurutnya belum mendapatkan perhatian memadai, seperti sengketa tanah masyarakat, perampasan tanah ulayat milik masyarakat adat, kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, hingga berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah.
“Di saat rakyat tertindas dan terabaikan, NU tidak bisa tampil memberikan advokasi. Bahkan ada pengurus NU yang menjadi komisaris di perusahaan yang dianggap merusak lingkungan,” kata Aguk.
Terkait isu pertambangan, dosen UIN Sunan Kalijaga itu menyebut sektor tersebut telah menjadi sumber perdebatan dan fitnah di lingkungan NU. Menurutnya, organisasi harus bersikap tegas terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan.
“Tambang telah menjadi sumber fitnah di NU dan menimbulkan kemudaratan yang nyata. Para kiai sepuh sudah bersuara agar pengelolaannya dikembalikan kepada pemerintah. Bahkan seharusnya sejak awal ditolak,” ujar penulis dan budayawan tersebut.
Sesi dialog kemudian ditutup oleh Direktur Executive Center for Strategic on Islamic International Studies (CSIIS) Jakarta, Dr Sholeh Basyari. Ia menjelaskan bahwa jajaran Syuriyah, terutama Rais Aam, selama ini dikenal sebagai ulama khawas yang memiliki kedudukan spiritual tinggi. Simbol yang melekat pada mereka adalah surban atau udheng, sedangkan jajaran Tanfidziyah identik dengan peci.
Karena itu, menurutnya, tidak pantas jika seseorang yang belum memiliki kapasitas keilmuan yang memadai masuk ke jajaran Syuriyah. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang masih berambisi mengejar jabatan meski telah menempati posisi terhormat.
“Sejak NU berdiri, pemimpin tertingginya adalah ulama dan fuqaha, bahkan para wali Allah. Simbolnya memakai udheng. Maka sudah semestinya jabatan itu dijaga dengan penuh kehormatan,” ujarnya.
Sholeh menambahkan bahwa jajaran Tanfidziyah sejatinya merupakan pelayan para kiai. Ia mencontohkan Ketua Umum PBNU pertama, Hasan Gipo, yang bukan seorang ulama, melainkan saudagar yang memiliki kecintaan besar kepada ulama.
Menurutnya, sosok Ketua Umum PBNU idealnya memiliki karakter yang ramah, dekat dengan umat, dan tidak bersikap otoriter. Ia menilai figur-figur seperti Gus Dur, KH Hasyim Muzadi, dan KH Said Aqil Siradj memiliki karakter kepemimpinan yang demikian.
“Ketua umum PBNU sekarang dirasakan sebagian kalangan tidak seperti para pendahulunya yang jenaka dan populis. Bahkan muncul kesan kepemimpinan yang keras karena pernah memberhentikan pengurus wilayah maupun cabang,” kata Sholeh.
Gus Muhaimin Dinilai Calon Ideal
Pada sesi kedua, para pembicara sepakat bahwa sosok yang dinilai ideal untuk menjadi Ketua Umum PBNU pada periode mendatang adalah Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang juga dikenal sebagai Gus Muhaimin. Ketua Umum PKB itu dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas kepemimpinan yang memadai.
Gus Muwafiq menyebut Muhaimin berhasil membawa PKB berkembang hingga menjadi salah satu partai besar nasional dan meraih 68 kursi DPR RI pada Pemilu 2024.
“Keberhasilan PKB tidak bisa dipungkiri merupakan keberhasilan Gus Muhaimin. Karena itu, ia dinilai pantas menjadi Ketua Umum PBNU,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran bahwa NU akan terseret ke ranah politik praktis jika dipimpin Muhaimin, Aguk Irawan menilai hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, Muhaimin memiliki rekam jejak kepemimpinan yang panjang, mulai dari Ketua OSIS, Ketua Senat Mahasiswa, Ketua Umum PB PMII, hingga memimpin PKB.
“Gus Muhaimin sudah teruji sejak muda. Di mana pun memimpin, ia mampu mengembangkan organisasi yang dipimpinnya. Karena itu, jika memimpin NU, ia diyakini dapat membesarkan organisasi ini,” ujar Aguk.
Sementara itu, Sholeh Basyari berpendapat bahwa NU saat ini membutuhkan figur yang mampu memberikan arah yang jelas bagi organisasi.
“Sekarang ini NU sedang memanggil. Gus Muhaimin sebagai kader NU tidak boleh menolak,” katanya.
Adapun Muhammad Sholihin menilai Gus Muhaimin memiliki modal sosial, spiritual, sanad keilmuan, dan nasab yang kuat. Selain tumbuh di lingkungan pesantren, Muhaimin juga merupakan alumnus Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, serta memiliki pengalaman organisasi yang panjang.
“Nasab Gus Muhaimin juga sangat kuat. Ia merupakan cicit salah satu muassis NU, KH Bisri Syansuri,” pungkas Sholihin. (Cho)
