Indramayu selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Produksi berasnya besar dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Jawa Barat. Tidak hanya itu, dari sektor kelautan dan perikanan, Indramayu bahkan menyumbang sekitar 40 persen produksi perikanan di Jawa Barat. Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu mencatat nilai produksi ikan yang didaratkan di 14 Tempat Pelelangan Ikan mencapai sekitar Rp464,5 miliar dalam satu tahun (Diskanla Indramayu, 2017).
Potensi ekonomi daerah ini juga diperkuat oleh produksi garam yang mencapai lebih dari 303 ribu ton per tahun. Di sektor energi, keberadaan kilang minyak Balongan dengan kapasitas sekitar 125 ribu barel per hari menjadikan Indramayu salah satu kawasan energi strategis nasional. Sementara instalasi gas di wilayah Mundu memiliki kapasitas sekitar 37,3 juta kaki kubik per hari (Pertamina, 2023). Bahkan lebih dari 250 desa di Indramayu disebut memiliki potensi kandungan gas bumi.
Dengan kekayaan sumber daya sebesar itu, logikanya Indramayu seharusnya menjadi salah satu daerah paling maju di Jawa Barat. Namun fakta menunjukkan hal yang ironis.
Indramayu justru berada di posisi paling rendah dalam kualitas pendidikan dan daya saing daerah.
Pendidikan yang Tertinggal
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Indramayu hanya sekitar 7,06 tahun, yang berarti secara rata-rata penduduk hanya bersekolah hingga kelas awal SMP. Angka ini menjadi yang terendah di Jawa Barat, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 9,14 tahun. Sebagai perbandingan, rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi sudah mencapai 12,11 tahun atau setara lulusan SMA (BPS Jawa Barat, 2024).
Masalah ini tidak berhenti pada pendidikan. Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah yang menggunakan kerangka Global Competitiveness Index dari World Economic Forum, Indramayu juga berada pada posisi paling rendah di Jawa Barat dengan skor sekitar 3,38, sementara daerah seperti Sumedang mencapai 4,04 (BRIN, 2025).
Data ini menunjukkan satu kesimpulan sederhana:
Indramayu kaya sumber daya, tetapi tertinggal dalam kualitas manusia.
Kutukan Sumber Daya
Dalam literatur ekonomi pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Istilah ini merujuk pada fenomena ketika daerah yang kaya sumber daya alam justru mengalami stagnasi dalam pembangunan manusia dan institusi (Auty, 1993; Sachs & Warner, 2001).
Sumber daya alam yang melimpah sering kali menciptakan ekonomi yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertanian primer, perikanan tradisional, atau eksploitasi energi. Sektor-sektor ini memang menghasilkan nilai ekonomi, tetapi tidak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Akibatnya, pendidikan tidak menjadi kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi masyarakat. Banyak keluarga lebih memilih anak mereka bekerja di laut atau sawah daripada melanjutkan sekolah. Dalam teori pembangunan, kondisi ini disebut low-skill equilibrium, yaitu ketika struktur ekonomi tidak menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan tinggi sehingga masyarakat tidak terdorong untuk meningkatkan pendidikan (Todaro & Smith, 2015).
Indramayu tampaknya terjebak dalam situasi ini.
Kekayaan yang Tidak Menetes
Paradoks Indramayu juga menunjukkan adanya masalah dalam distribusi manfaat ekonomi. Industri migas dan energi memang menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi tidak seluruhnya terkonversi menjadi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Fenomena ini disebut sebagai enclave economy, yaitu sektor ekonomi modern yang berdiri di suatu wilayah tetapi tidak terintegrasi dengan ekonomi lokal (Karl, 1997). Sektor tersebut menghasilkan kekayaan besar, tetapi manfaatnya tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat sekitar.
Dalam konteks Indramayu, keberadaan industri energi besar belum sepenuhnya melahirkan transformasi ekonomi berbasis pengetahuan.
Krisis Paradigma Pembangunan
Masalah paling mendasar sebenarnya terletak pada paradigma pembangunan daerah. Selama bertahun-tahun pembangunan lebih difokuskan pada eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan fisik, sementara investasi pada sumber daya manusia belum menjadi prioritas utama.
Padahal dalam ekonomi modern, kekuatan utama suatu daerah bukan lagi sumber daya alam, melainkan kualitas manusia. Ekonom pemenang Nobel Amartya Sen menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kemampuan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kebebasan sosial (Sen, 1999).
Tanpa investasi besar pada pendidikan, kekayaan sumber daya alam tidak akan menghasilkan kemajuan jangka panjang.
Mengubah Arah Pembangunan
Indramayu sebenarnya memiliki peluang besar untuk keluar dari paradoks ini. Namun hal itu membutuhkan perubahan arah pembangunan yang lebih berani.
Pertama, investasi pendidikan harus menjadi prioritas utama, terutama pendidikan menengah dan pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi ekonomi lokal.
Kedua, sektor ekonomi daerah perlu diarahkan menuju industri bernilai tambah tinggi yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
Ketiga, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem inovasi melalui penguatan perguruan tinggi, riset, dan kewirausahaan.
Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, Indramayu berisiko terus terjebak dalam lingkaran paradoks pembangunan: daerah yang kaya sumber daya alam tetapi tertinggal dalam kualitas manusia.
Pada akhirnya, masa depan Indramayu tidak akan ditentukan oleh luasnya sawah, banyaknya ikan di laut, atau besarnya cadangan energi. Masa depan daerah ini akan ditentukan oleh kualitas manusia yang mampu mengelola semua potensi tersebut.
Tanpa itu, Indramayu mungkin akan tetap dikenal sebagai lumbung pangan nasional, tetapi bukan lumbung pengetahuan. (*)
**(Penulis adalah Rektor Institut Studi Islam Al-Amin Indramayu dan Dosen Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)
