INDRAMAYU, Intijayakoran.com – Sekitar satu bulan setelah direksi baru Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) dilantik, awan keraguan mulai menggantung di atas kantor perusahaan air minum daerah itu. Tingkat kebocoran air yang menembus 34 persen menjadi ujian pertama bagi Direktur Utama Nurpan dan Direktur Umum Sunaryo. Angka kebocoran yang jauh di atas ambang batas wajar—maksimal 25 persen menurut Kementerian PUPR—menjadi sinyal bahaya bagi kredibilitas manajemen baru.
Dari balik meja rapat hingga perbincangan warung kopi, keluhan masyarakat tentang pelayanan air bersih terus terdengar. Pipa-pipa tua yang sudah berusia puluhan tahun menjadi biang kerok kebocoran, sementara jaringan distribusi yang usang menelan biaya perawatan yang tak sedikit. Akibatnya, kerugian Perumdam TDA saat dijabat Plt Dirut, Jojo Sutarjo disebut mencapai miliaran rupiah setiap bulan.
Bupati Indramayu Lucky Hakim, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumdam, tidak menutupi kekesalannya. Di hadapan wartawan seusai rapat paripurna DPRD, Rabu, 12 November 2025, Lucky menegaskan tak akan memberi ruang bagi manajemen yang gagal. “Teknisnya saya tidak masuk, tapi risiko sebagai direktur di bawah kepemimpinan saya jelas: Anda tidak boleh rugi, harus untung! Kalau satu tahun rugi, itu kartu merah. Dua tahun berturut-turut rugi, silakan mundur. Sudah ada fakta integritasnya,” ujarnya tegas, dikutip dari Pantura Headlines.
Ucapan itu bukan sekadar peringatan. Bagi Lucky, Perumdam harus segera berhenti jadi beban kas daerah. Pemerintah Kabupaten Indramayu, katanya, tak akan mentolerir kebocoran yang terus berulang. Ia menuntut efisiensi, peremajaan jaringan pipa, dan peningkatan layanan pelanggan sebagai langkah konkret memperbaiki kinerja.
Lucky juga berencana menggandeng investor untuk memperkuat permodalan perusahaan. “Saya akan menggandeng investor agar mau berinvestasi besar-besaran di sektor air bersih. Bisnis ini menjanjikan karena pasarnya sudah ada,” katanya. Ia menilai kerja sama dengan pihak swasta bukan hanya soal uang, tapi strategi mempercepat transformasi layanan publik.
Salah satu targetnya adalah kawasan industri Losarang yang kini berkembang pesat. Lucky menegaskan, Perumdam TDA harus menjadi penyedia utama air di kawasan tersebut. “Kawasan industri butuh air dalam jumlah besar. Kami tidak ingin mereka mengelola air sendiri. Perumdam harus hadir, mungkin melalui sistem Build Operate Transfer (BOT). Tarifnya bisa berbeda, tapi keuntungan itu bisa dipakai untuk memperbaiki pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, masalah kualitas air juga belum tuntas. Lucky mengaku, bahkan di rumah dinasnya, air yang mengalir masih berwarna kekuningan akibat pipa-pipa tua yang berkarat. “Air dari pengolahan sebenarnya bersih. Tapi begitu melewati jaringan lama, warnanya berubah. Karena itu, kami akan investasi besar untuk mengganti seluruh jaringan pipa,” ungkapnya.
Namun bayang-bayang persoalan lama belum sepenuhnya sirna. Informasi yang diterima Intijayakoran.com menyebutkan, Perumdam TDA di bawah direksi baru masih menyisakan persoalan keuangan. Baru-baru ini perusahaan dikabarkan mengembalikan dana sekitar Rp3 miliar ke kas daerah terkait dugaan penyimpangan pengadaan water meter. Kasus ini disebut tengah ditangani oleh Polda Jawa Barat.
“Saya baru menanyakan ke Unit I Polda Jabar. Benar, ada kasus terkait kebocoran water meter yang sedang ditangani. Untuk 29 ribu pelanggan saja, kerugian mencapai Rp3 miliar. Kalau dihitung untuk total 130 ribu pelanggan, potensi kerugiannya bisa sampai Rp12 miliar, apalagi kabarnya pelanggan PDAM TDA sekarang jumlahnya mencapai 170 ribu pelanggan,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, baik Dirut Nurpan maupun Dirum Sunaryo tak merespons pesan yang dikirim Intijayakoran.com melalui WhatsApp, Kamis (13/11). Begitu pula Manajer Humas Perumdam TDA, Sutoni, yang biasanya cepat menanggapi, kali ini memilih bungkam. (Cho)
