JAKARTA, Intijayakoran.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Penegakan Keadilan Nahdlatul Ulama (KPK NU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).
Aksi tersebut menyoroti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Massa mengaitkan Nusron dengan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan PT Summarecon Agung Tbk. yang tengah ditangani KPK.
Selain Nusron Wahid, massa juga menyoroti Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
“Dua pejabat negara ini sebaiknya mundur. Mereka berdua ini kami nilai sebagai senior yang tidak punya malu, yang berani mengobok-obok dan merusak citra Muktamar NU karena terlibat dugaan politik uang,” tegas salah satu orator, M. Sholihin, asal Indramayu.
Dalam orasinya, KH Khosim dari Majalengka mengungkit sejarah perjuangan para muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama. Ia mengingatkan agar organisasi yang didirikan para ulama besar tersebut tidak dicemari kepentingan politik praktis maupun materi.
“Kami keluarga NU dari Jawa Barat datang ke Jakarta karena para pendiri NU mendirikan tatanan organisasi bukan untuk sekadar hura-hura. Tetapi NU saat ini, pimpinannya sudah diincar oleh para anasir-anasir jahat,” kata KH Khosim di hadapan massa.
KH Khosim juga menyinggung dinamika internal NU serta proses pemilihan dalam Muktamar yang, menurut dia, dipengaruhi kepentingan segelintir elite di birokrasi pusat.
“Banyak yang menjual agama demi kepentingan dunia. Saya menangis mengingat pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Bisri Syansuri, Kiai Wahab Hasbullah, dan sebagainya, yang merupakan pendiri NU dan tulus berjuang demi umat,” katanya.
Menurutnya, ketika Muktamar ke-34 NU digelar, terdapat segelintir orang yang membawa uang dari Jakarta ke lokasi muktamar. Sementara itu, para pemilih ketua Ahwa merupakan sembilan kiai sepuh yang, menurutnya, berada pada garis perjuangan NU.
“Mereka orang yang ikhlas, murni, tidak tahu-menahu, tetapi dikotori oleh segelintir kader NU di birokrasi pusat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama doakan, semoga NU diselamatkan!” sambungnya.
Sementara itu, orator lainnya, M. Sholihin, secara terbuka menyoroti sosok Nusron Wahid. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuka aib organisasi, melainkan menyuarakan keresahan atas apa yang mereka nilai sebagai merosotnya marwah Nahdlatul Ulama.
“Kami hadir hari ini adalah panggilan hati, bukan untuk gagah-gagahan, melainkan menyuarakan ketidakrelaan atas hancurnya marwah kebesaran Nahdlatul Ulama, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah,” ujar Sholihin dengan suara lantang.
Sholihin turut menyinggung lembaga Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) yang beranggotakan para kiai sepuh. Menurutnya, siapa pun yang memperdagangkan marwah para kiai sepuh demi kepentingan tertentu akan mendapatkan penolakan moral dari umat.
“Mereka, siapa pun orangnya, pasti kuwalat,” beber Sholihin.
Pantauan di lokasi, massa mengenakan kaus putih bertuliskan “KPK NU” dengan atribut berwarna hijau. Mereka membentangkan sejumlah poster dan spanduk berukuran besar di depan Gedung Merah Putih KPK.
Poster-poster tersebut antara lain bertuliskan “Merusak Marwah NU”, “Malu Gus Segera Mundur”, “Malu Senior Segera Mundur”, dan “Tangkap Money Politik”. Massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sebagai bentuk ekspresi penolakan terhadap korupsi, massa aksi sempat melakukan sujud bersama di halaman depan Gedung Merah Putih KPK. Aksi tersebut diikuti peserta dari berbagai elemen, termasuk Fatayat, Muslimat, Ansor, serta aktivis muda NU.
Aksi unjuk rasa KPK NU tersebut berlangsung di tengah penyidikan KPK terhadap perkara dugaan suap pengurusan HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam perkara tersebut, sejumlah pihak yang disebut sebagai anak buah dan orang dekat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Ini adalah langkah awal. Jika tuntutan kami tidak didengar, kami akan datang lagi dalam jumlah yang lebih besar,” tutup Sholihin. (Cho/Nurhadi)
