INDRAMAYU, Intijayakoran.com –
Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menghubungi Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk menanyakan kondisi banjir rob di Desa Eretan Wetan, Kabupaten Indramayu.
Video yang diunggah di akun resmi KDM pada Jumat, 5 Desember 2025, itu dengan cepat menyebar melalui berbagai grup WhatsApp wartawan, LSM, dan aktivis sosial. Respons publik pun mengalir deras.
Dalam video tersebut, Lucky Hakim menyebut warga yang tinggal di bantaran sungai menolak relokasi. Ia juga menjelaskan adanya alat ekskavator milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang diklaim tengah melakukan normalisasi dan pembangunan tanggul. Termasuk penyebutan jumlah warga terdampak yang dinilai tidak tepat.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa IAI Pangeran Dharma Kusuma, Akmal Maulana, menilai pernyataan Lucky tidak sesuai fakta. Ia yang turun langsung mendampingi warga menyebut kondisi lapangan berbeda jauh dari penjelasan Bupati Indramayu itu.
“Kami sangat prihatin, laporan Bupati Lucky asal ceplos. Tidak ada diskusi, sosialisasi, maupun penyelesaian berkelanjutan bagi warga Eretan Wetan terkait relokasi. Saya tidak pernah melihat ada bentuk komunikasi dan solusi konkret dari pemerintah,” ujar Akmal.
Ia juga membantah klaim adanya alat berat BBWS yang bekerja di lokasi. Menurut dia, ekskavator yang terlihat adalah milik Dinas PUPR dan itu pun baru datang setelah warga memblokade Jalur Pantura pada 7 November 2025 akibat janji pembangunan tanggul sepanjang satu kilometer yang tak kunjung dipenuhi.
Hingga kini, BBWS belum merespons usulan tambahan alat berat yang disampaikan warga setelah aksi blokade tersebut. “Kami mendampingi warga menghadap BBWS Jawa Barat pada 19 November 2025. Sampai sekarang tidak ada alat dari BBWS yang turun membantu normalisasi,” katanya.
Akmal juga menilai data warga terdampak yang disampaikan Lucky tidak akurat. Menurut dia, banjir rob telah merendam lebih dari 3.000 rumah atau sekitar 12.000 jiwa. Ia menyebut pernyataan Lucky dalam video yang beredar sebagai “asal bunyi”.
“Kami menekankan agar solusi ini berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan tanpa dasar. Dampaknya sudah parah. Ada orang tua yang harus mengantar anaknya sekolah dengan perahu karena jalan terendam,” tegas Akmal.
Warga setempat, Nayo (62) dan Dargi (42), berharap persoalan banjir rob tidak dipolitisasi. Mereka menepis kabar bahwa warga menolak relokasi. Keduanya juga menyampaikan terima kasih kepada KDM yang berencana memberikan kompensasi Rp10 juta per keluarga.
“Faktanya berbeda. Dalam situasi bencana, siapa pun pasti senang mendapat bantuan. Terima kasih Pak KDM atas perhatiannya,” ujar Dargi. (Cho)
