INDRAMAYU, Intijayakoran.com –
Munculnya tuduhan Direktur Umum (Dirum) Perumdam Tirta Dharma Ayu (TDA), Sunaryo diduga menyalahgunakan wewenang dalam proyek pipanisasi untuk Embarkasi Haji Jawa Barat di Kecamatan Lohbener mendapat respon menohok dari sejumlah aktivis sosial kemasyarakatan dan pengamat politik kota mangga.
Analisis politik dan sosial keagamaan, H. Adlan Daie angkat bicara. Baginya, soal pengalihan isu biasa dimainkan oleh pihak pihak yang berkepentingan.
Tapi jika soal kasus dan muncul masalah baru, bisa diselidiki secara bersamaan oleh aparat penegak hukum, karena materi kasusnya berbeda.
“Setiap tindakan pejabat yang tidak sesuai aturan, apalagi merugikan keuangan negara harus diselidiki oleh APH. Itu bukan delik aduan,”kata Adlan.
Ditegaskan Adlan, karena di Perumdam TDA Indramayu makin ruwet dengan berbagai isu kasus penyalahgunaan dan deretan masalah keuangan di perusahaan, maka makin penting Pansus DPRD segera dibentuk.
“Apa sih yang ditakuti oleh DPRD?. Tugas dan fungsi DPRD itu melekat dengan pengawasan. Kok diam aja, kalian dibayar rakyat untuk mengawasi,”sindir Adlan.
Sejumlah sumber Intijayakoran.com mengaku prihatin munculnya tuduhan yang ditujukan ke Dirut Sunaryo. Ia membeberkan, dugaan sabotase sengaja diciptakan untuk mengalihkan isu yang santer terkait transfer mencurigakan Rp2 miliar ke PT BRS yang sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Indramayu.
Menurut sumber tersebut, tidak mungkin Dirum Sunaryo melakukan tindakan gegabah membuat RAB dan mengeluarkan keuangan tanpa sepengetahuan Dirut Nurpan.
“Mustahil jika Dirum Sunaryo membuat langkah blunder dengan sabotase proyek pipanisasi Embarkasi Haji Jawa Barat, ini sangat tidak mungkin. Ini jelas pengalihan isu,”jelas sumber tersebut.
Dalam perkembangan yang sama, Tokoh Pemuda Kecamatan Sindang, Tomi Susanto atau Tomsus mengklarifikasi terkait dugaan Dirum Sunaryo terlibat dalam proyek pipanisasi Embarkasi Haji Jawa Barat. Menurut Tomsus, berdasarkan data orang dalam Perumdam TDA yang ia terima, sebenarnya SPK untuk Pipanisasi Embarkasi Haji itu sudah dibuat oleh Dirtek Jojo yang diketahui Dirum Sunaryo, beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara terperinci, dan sudah diajukan ke Meja Dirut Nurpan.
Namun SPK yang sudah dibuat, saat dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, SPK yang sudah diajukan ke Dirut Nurpan dikabarkan hilang.
Selanjutnya, SPK dibuat lagi yang kedua yang juga atas persetujuan Dirtek, Jojo Sutarjo dan diajukan kembali ke Dirut Nurpan. Namun, SPK yang kedua juga dinyatakan hilang saat dibutuhkan.
Karena MoU proyek pipanisasi mendesak segera dikerjakan, lanjut Tomsus, makanya tanpa dilengkapi SPK kegiatan swakelola pipanisasi dengan Cabang Lohbener terpaksa dikerjakan. Tomi menduga SPK itu sengaja ditahan Dirut Nurpan dengan maksud terselubung.
“Saya juga bingung, sebenarnya siapa yang sabotase?. Dugaan pekerjaan bodong (tanpa SPK) jika saya dalami karena ada kepentingan dan konflik antar direksi, akibatnya SPK nya diduga ditahan Dirut Nurpan,”jelas Tomsus.
Hingga berita ditayangkan, awak media yang berupaya konfirmasi ke pejabat penting perusahaan plat merah menemui jalan buntu. Kepala Cabang PDAM Lohbener, Dodi Suderajat yang dikunjungi Intijayakoran.com dikantornya, Rabu (10/12) tidak bisa menemui karena ada kegiatan zoom meting.
Begitupun Dirut H. Nurpan dan Dirum Sunaryo memilih tidak menjawab saat dihubungi lewat WhatsAppnya, padahal kedua direksi tersebut Handphone-nya dalam kondisi aktif.
Diberitakan sebelumnya, Dirum Sunaryo disebut-sebut melakukan tindakan menyimpang dan menyalagunakan kewenangan membuat Rencana Anggaran Biaya tanpa melibatkan unsur teknis, sekaligus menunjuk kontraktor secara mandiri. Ia bahkan diduga menyusun indeks pekerjaan sendiri serta mencairkan dana awal proyek tanpa prosedur yang semestinya.
“Informasinya, proyek itu dikerjakan swakelola oleh Cabang Lohbener tanpa SPK yang ditandatangani Dirut Nurpan. Situasinya rawan dijadikan jebakan,” ujar seorang sumber internal yang enggan disebut namanya. (Cho)
