INDRAMAYU, Intijayakoran.com
SMUN 1 Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Jawa Barat diduga melakukan kegiatan Mark Up pembiayaan dalam rencana kegiatan study tour yang rencananya akan di laksanakan di awal tahun 2024.
Dalam agendanya, kegiatan study tour tersebut rencana jadwal kegiatannya meliputi wilayah yang akan dikunjungi adalah Borobudur, Jeep Merapi dan Tebing Breksi Kampus.
Untuk kegiatan ini, para pelajar dibebankan biaya Rp. 1.025.000 / per murid, sedang harga travel untuk kegiatan tersebut rata-rata hanya mematok Rp 650.000 untuk pelaksanan kegiatan tersebut.
Ini mengindikasikan pihak SMU N 1 Haurgeulis Mark up dalam rencana kegiatan study tour yang akan di laksanakan.
Mestinya, demi menghindari dugaan Mark Up, pihak panitia sebenarnya bisa membandingkan untuk mencari perusahaan pengelola tour agar tidak membebankan pembiayaan yang merugikan wali murid, hal ini tak di tempuh oleh pihak penyelenggara SMU N 1 Haurgeulis.
Pegiat sosial Indramayu, Ahmad MF menegaskan, tindakan ini jelas mengindikasikan bahwa pihak SMU N 1 Haurgeulis telah mengabaikan peraturan dan larangan tentang pembebanan kepada peserta didik baik berupa sumbangan,iuran dan pungutan karena di duga telah Mark up, tidak transparan dalam menentukan biaya study tour dan diduga kuat. ada muatan bisnis dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan penting dalam giat study tour ini, dengan menghadirkan perusahaan pengelola study tour SMUN 1 Haurgeulis.
Ditegaskan Ahmad, banyak wali murid yang datang padanya mengeluhkan biaya study tour yang dinilai mahal dan tidak wajar. Mestinya, dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja akibat musim penghujan tiba, pihak panitia sekolah bisa meminimalisir biaya untuk program study tour. “Demi menghindari dugaan Mark Up, sebenarnya pihak panitia tour harus mencari perusahaan pengelola tour sebagai pembanding agar tidak membebankan pembiayaan yang merugikan wali murid, hal ini tak ditempuh oleh pihak penyelenggara SMU N 1 Haurgeulis. Tindakan ini jelas mengindikasikan bahwa pihak SMU N 1 Haurgeulis telah mengabaikan peraturan dan larangan tentang pembebanan kepada peserta didik baik berupa sumbangan,iuran dan pungutan oleh karena itu patut di duga telah Mark up, karena tidak transparan,”tegasnya.
Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan menuturkan, dalam menentukan biaya study tour, mestinya musyawarah dulu mengundang wali murid. Dengan penjelasan secara transparan dan terbuka diyakini akan ada solusi terbaik, misal study tour diarahkan ke wilayah Jawa Barat yang juga ada referensi kunjungan kampus berkualitas seperti IPB (Bogor) atau Unpad Bandung. “Anehnya pihak sekolah malah menghadirkan perusahaan pengelola study tour yang seolah sudah dikondisikan, sehingga pantas kalau kemudian muncul keluhan jika study tour hanyalah sebuah kamuflase pihak sekolah untuk meraup keuntungan pribadi atau golongan,” tegas sumber itu yang wanti-wanti namanya tidak diekspos karena dikawatirkan berdampak secara sosial pada anaknya.
(Udin Sholehudin/KMF)
