INDRAMAYU, Intijayakoran.com – Sebanyak 15 aktivis yang tergabung dalam wadah PAKSI (Pusat Advokasi dan Pekerja Seni Indramayu) Idaman berencana menggelar aksi unjuk rasa di halaman Alun-alun Indramayu. Aksi tersebut akan dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu.
Rencana aksi itu dijadwalkan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, mulai 10 hingga 12 Maret 2026. Para aktivis bahkan berencana memasang tenda di area alun-alun yang berada di depan Pendopo Indramayu selama aksi berlangsung.
Surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolres Indramayu tertanggal 4 Maret 2026 juga telah beredar di publik. Dokumen tersebut mulai ramai dibagikan di media sosial sejak Kamis (5/3/2026) siang.
Untuk memastikan rencana aksi tersebut, Intijayakoran.com menghubungi Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Masdi, melalui pesan WhatsApp pada Kamis sore. Ia membenarkan bahwa pihaknya akan menggelar aksi sebagai bentuk evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
“Benar, kami akan menggelar aksi untuk menyikapi satu tahun kinerja kepemimpinan Bupati Lucky Hakim yang kami nilai gagal. Janji ‘Beberes Indramayu’ menurut kami masih jauh dari harapan. Aksi akan dipusatkan di Alun-alun Indramayu,” ujar Masdi.
Menurut Masdi, selama aksi berlangsung para peserta akan mendirikan tenda di alun-alun depan kantor pendopo. Mereka juga akan membawa berbagai atribut aksi seperti banner, spanduk, bendera Merah Putih, serta bendera PAKSI Idaman.
Dalam tuntutannya, PAKSI Idaman juga menyuarakan agar Staf Khusus (Stafsus) Bupati, Salman Al-Farisi, meninggalkan Indramayu. Mereka menilai keberadaan staf khusus tersebut menjadi sumber kegaduhan dalam pemerintahan saat ini.
Masdi menegaskan, masa kepemimpinan Bupati Lucky Hakim bersama Wakil Bupati Syaefudin telah genap satu tahun pada 20 Februari 2026. Namun menurutnya, hingga saat ini belum terlihat perubahan positif yang signifikan, bahkan sejumlah kebijakan dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Ia juga menyinggung sejumlah polemik yang terjadi selama setahun terakhir. Mulai dari sanksi magang di Kementerian Dalam Negeri yang dijatuhkan kepada Bupati Lucky setelah bepergian ke Jepang saat daerah tengah menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2025, hingga polemik mengenai sikap staf khusus bupati yang dinilai arogan dan memicu kegaduhan di kalangan birokrasi maupun masyarakat.
“Beberes Indramayu bagi kami masih sebatas impian. Banyak janji saat kampanye yang belum diwujudkan. Kondisi Indramayu justru dinilai semakin memprihatinkan, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola birokrasi. Sampai sekarang masih banyak dinas yang dipimpin oleh pelaksana tugas atau rangkap jabatan. Kami menilai kondisi ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh Stafsus Salman. Karena itu PAKSI mendesak agar Salman pergi dari Indramayu,” tegas Masdi. (Cho)
