Bambang Hermanto, kader partai Nasdem, di media sosial “tiktok” menyerang Salman yang baru saja dilantik menjadi staf ahli( Bupati Lucky Hakim. Ia menulis “caption” (narasi pendek) tajam dan “menohok” menyertai vidionya di “tiktok” begini:
“Jika Salman masih mendampingi Lucky maka seluruh relawan Lucky Hakim akan protes menggeruduk pendopo. Ingat, Wahai pa Bupati jika Indramayu ingin makmur dan sejahtera buang Salman”, tulisnya. Cadas !!!
Tulisan ini tidak dalam konteks menyoal personal Salman melainkan meletakkannya dalam analisis relasi kuasa Bupati dari sudut pandang eskalasi unjuk rasa kemarahan publik yang massif akhir akhir ini, tak bisa dipandang “enteng”, potensial menimbulkan goncangan politik tak terduga bagi Bupati.
Dalam teori ilmu sosial sejak Max Weber hingga Sosiolog Imam Prasodjo, politik adalah tentang representasi dan legitimasi. Dalam konteks ini Bupati sebagai pejabat yang diangkat karena dipilih secara politik, sandaran dan pilarnya adalah representasi politik dan legitimasi sosial.
Artinya, politik bukan sekedar apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dari sisi regulasi oleh seorang pejabat yang dipilih secara politik melainkan soal ambang batas kepatutan tindakan pejabat di ruang publik dalam representasi politik.
Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urbach – tiga pejabat publik berlatar belakang artis seperti Bupati Lucky Hakim – mereka “dirujak” habis dalam serangan digital, dijarah rumah rumah pribadi mereka bukan karena melanggar regulasi tapi sebagai pejabat publik tindakan mereka dibaca publik melampaui ambang batas kepatutan publik.
Memori kolektif kita masih begitu segar merekam betapa Bupati Pati, Sadewo, setiap hari diapit ajudan dan dikawal iring iringan mobil tetapi begitu ia bertindak melampaui ambang batas kepatutan publik ia tanpa ampun dihujat dan dilempari sandal dalam eskalasi unjuk rasa. Kata maaf pun tak sanggup membayar kemarahan publik.
Konstruksi analisis di atas mengirim pesan politik bahwa serangan Bambang Hermanto terhadap Salman yang viral di media “tiktok” tidak sederhana hanya tentang persaingan kepentingan personal “rebutan kue” politik atau hanya diremehkan sekedar “friksi” dalam dinamika persaingan antar relawan politik,
Ini sebuah fenomena politik dalam analisis sosial Guy Standing, ekonom dan sosiolog Inggris, di mana reaksi politik meledak ketika perasaan kolektif lokal terpinggirkan dan representasi politik diperlakukan tidak adil. Semakin dalam luka perasaan terpinggirkan, semakin keras potensi ledakan implikasi politiknya.
Lucky Hakim dulu saat “jalan jalan” ke Jepang bukan sekedar melanggar Undang Undang tapi sekaligus melampaui ambang batas kepatutan publik, “cacat akhlak” dalam posisinya sebagai bupati. Ia “lolos” dari turbulensi (goncangan) politik saat itu tapi bayangkanlah jika hal itu terjadi bertemu dengan momentum eskalasi unjuk rasa publik seperti saat ini.
Bupati adalah pemimpin pemerintahan daerah, sebuah institusi publik yang bersumber dari mandat publik dan dibiayai dari pajak publik harus meletakkan standart kebijakannya tidak semata mata dari sudut pandang boleh atau tidak boleh menurut regulasi tapi sekaligus tentang ambang batas kepatutan di ruang publik
Mengabaikan prinsip ambang batas kepatutan publik pasti akan memantik aksi protes bertumbuh. Trust kepercayaan publik akan melemah. Eskalasi persaingan tim sukses di “lingkark internal” akan mengeras. Pesona pencitraan mulai “lobet” karena kouta kesabaran publik makin menipis.
Maka populisme ledakan sosial tinggal menunggu waktu saat perasaan kolektif tidak adil dan tidak pantas main meluas. Ini ibarat bara dalam sekam – setiap saat bisa menjadi ledakan sosial, sesuatu yang tidak boleh terjadi tapi tidak boleh diremehkan. Keresahan bahkan kecemburuan kolektivitas sosial bisa menjadi amuk massa dalam momentum politik yang tiba tiba dan “unpredictable”
Sejarah berulang ulang mengingatkan kita bahwa kekuatan tembok pemerintahan sekuat apapun dan pesona pencitraan “sesexi” apapun akan goncang manakala kepercayaan publik terhadap cara kerja pemerintahan runtuh di ruang ambang batas kepantasan dan kepatutan publik.
Al Qur an Surat “Attakatsur” (bagi mereka yang percaya Al Qur’an sebagai pedoman hidup) tegas memberi peringatan, setiap tindakan “Attakatsur”, yakni melampaui ambang batas kepatutan dan ugal ugalan pasti endingnya adalah “maqobir”, terpelanting jatuh ke dalam kuburan politik yang nista. Semoga tidak terjadi.
Wassalam.