Kepala daerah dalam kategori model apa yang paling rawan digoncang krisis kepercayaan publik di tengah eskalasi unjuk rasa dan tensi tinggi kemarahan rakyat terhadap para pejabat belakangan ini ?
Ada empat model kepala daerah di era algoritma media sosial yang dikonstruksi Gus Ipang, konsultan komunikasi politik, putera dari KH. Sholahudin Wahid, salah satu dari Adik kandung Gus Dur, dari hasil riset dan penelitiannya yang dijelaskan sepintas di kanal YouTube “Info A1”.
Yaitu : pertama, kepala daerah yang bekerja sekaligus piawai bermain konten, kedua, yang bekerja tapi relatif senyap di media sosial, ketiga, yang bekerja biasa saja tapi overload bermain konten dan keempat – yang defisit kerja tapi surplus berkonten pencitraan.
Kepala daerah adalah tokoh politik yang lulus uji elektoral dalam kontestasi pilkada. Dalam teori komunikasi politik Noams Chomsky, ia terpilih karena berhasil membangun branding citra politik dan janji janji yang relasional dengan persepsi kehendak mayoritas publik.
Ekspektasi publik atas kepala daerah yang dipilihnya dalam perjalanan waktu tidak bersifat statis melainkan dinamis, diuji ulang oleh publik pemilihnya. Elektoral dalam politik bukan sekedar tanda orang memilih di TPS tapi cara publik menitipkan nasibnya dalam sistem demokrasi.
Dalam perspektif demokrasi, legitimasi politik tidak hanya diperoleh dari hasil pemilu tapi juga dari konsistensi kepala daerah dalam memenuhi janji janji kampanye untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik yang cepat dan terukur dan memajukan kesejahteraan.
Harapan yang dulu dijanjikan diuji oleh realitas kebijakan. Janji manis “ngedabrus” di masa kampanye diuji denyut getir rakyat dalam kehidupan sehari hari. Dalam lirik hiperbolik lagu Rita Sugiarto “janji manis yang dulu mengalahkan manisnya madu diuji apakah justru kepahitan yang mengalahkan empedu”?
Dalam penantian akan harapan dan janji janji manis kepala daerah itulah bisa bertumbuh potensi daya ledak amarah publik terhadap kepala daerah yang dulu dipilihnya dengan ekspektasi tinggi. Titik didih emosi rakyat akan menemukan momentumnya jika harapan dan janji janji hanyalah dusta dan kebohongan.
Eskalasi unjuk rasa akhir akhir ini di berbagai daerah adalah pelajaran bahwa pencitraan politik dan selfi selfi pejabat di media sosial tidak bisa menenangkan perut lapar. Pencitraan survey kepuasaan publik bukan kartu ATM untuk mengisi dompet rakyat yang kosong.
Dengan kata lain, kepala daerah diuji dalam sistem demokrasi bahwa kepemimpinan politik rapuh jika dibangun hanya oleh kepalsuan citra yang berlimpah. Kepala daerah yang defisit kerja tapi suplus pencitraan selalu ada ambang batas waktu dalam timbangan toleransi kesabaran publik.
Era media sosial memberi jalan kemudahan bagi seseorang untuk mendaki dan meraih kekuasaan politik begitu cepat tapi media sosial itu pula yang kadang datang tak terduga mengguncang krisis kepercayaan publik terhadap penguasa.
Sejarah selalu berpihak pada mereka yang mendengar denyut dan getir suara rakyat sebelum berubah menjadi jeritan. Sejarah selalu berulang suara rakyat yang karena diam diabaikan ia akan menemukan jalannya untuk meledak.
“Bahasa politik yang dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan kejahatan terlihat terhormat selalu memiliki mistar batas” kata George Orwell penulis buku “Animal Farm”, – edisi bahasa Indonesia berjudul “Binatangisme politik”
Pelajaran moral dulu di Sekolah Dasar ,(SD) mengajarkan secerdik cerdiknya seekor kancil menipu banyak buaya berjejer di sungai untuk dilompati menyerang sungai tapi begitu ia berhasil menyeberangnya ia masuk ke hutan dan di sanalah ia diterkam singa buas.
Pesannya, kepiawaian pencitraan kosong yang direntalkan kepada para “buzzer” akan ditelan oleh waktu kecuali ia merawat kemuliaan politik untuk tetap layak dihormati rakyat dengan maslahat yang sebesar besarnya dirasakan rakyat.
Wassalam.