INDRAMAYU, Intijayakoran.com –
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan asupan gizi masyarakat, kini justru menuai sorotan di Kabupaten Indramayu.
Alih-alih mendapat apresiasi, pelaksanaan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah malah dibanjiri keluhan warganet. Kritik bermunculan di media sosial, terutama di platform X, terkait kualitas makanan yang dinilai tidak higienis dan jauh dari standar gizi.
Keresahan publik mencuat setelah beredar unggahan yang memperlihatkan menu makanan yang dianggap tidak layak. “Menunya kadang asal, bahkan ada yang cuma sisiran ubi dan apel kecil, miris,” tulis akun Badrun Jaman Jaman dalam unggahannya di media sosial X.
Dalam postingan tersebut, Badrun juga menyebut jika dikonversikan dalam bentuk uang, nilai makanan itu diperkirakan paling tinggi Rp5.000 per porsi. “Setengah lebih jatah porsi MBG dipangkas dan dikorupsi oknum dapur MBG di wilayah Krangkeng. Mohon semua pihak agar turun ke lapangan untuk menghentikan praktik kotor ini,” tulisnya.
Slogan “Bergizi dan Gratis” pun dinilai hanya sebatas jargon. Pasalnya, kondisi di lapangan disebut-sebut tidak sejalan dengan tujuan program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Tak hanya soal mutu makanan, muncul pula dugaan adanya praktik “pengondisian” dalam suplai bahan pokok. Sejumlah pihak menduga terdapat permainan oknum tertentu untuk memonopoli pasokan bahan makanan demi keuntungan pribadi, sehingga berdampak pada kualitas menu yang diterima masyarakat.
Meski isu ini disebut-sebut telah menjadi pembicaraan umum, hingga kini belum terlihat langkah tegas dari pihak berwenang untuk menindak dugaan penyimpangan tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Tomi Susanto, angkat bicara. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam program yang menggunakan anggaran negara itu.
“Dalam waktu dekat, saya akan berkoordinasi dan menginstruksikan seluruh anggota forum yang merupakan jurnalis dari berbagai media untuk turun ke lapangan melakukan investigasi mendalam,” ujar Tomi.
Ia menambahkan, FPWI berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas. Apabila dalam investigasi ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, baik dari sisi kualitas makanan maupun administrasi, pihaknya akan melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum.
“Uang rakyat kok dibuat main-main? Di mana hati nurani kalian? Jika ditemukan kejanggalan, kami akan segera melaporkan hal ini ke pihak terkait agar ada efek jera,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Indramayu masih menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengevaluasi kinerja SPPG serta memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan gizi masyarakat, bukan memperkaya oknum tertentu.
Diketahui, belum lama ini salah satu SPPG di Kecamatan Krangkeng sempat ditutup sementara karena diduga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. (TIM/Red)
