INDRAMAYU, Intijayakoran.com Musibah banjir yang hampir menyeluruh terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu, sejak Kamis (22/1) hingga sekarang mendapat perhatian serius dari Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Orang nomor satu di Indramayu lngsung turun meninjau lokasi sejumlah tempat di wilayah Kecamatan Pasekan, Lohbener termasuk di Patrol.
Dalam unggahan video yang beredar viral, Bupati Lucky mengaku turut prihatin atas musibah banjir yang melanda kota mangga. Bupati menegaskan, atas musibah banjir ini, tidak usah menyalakan siapapun.
“Buat teman-teman yang saat ini kebanjiran, kami turut prihatin. Banjir itu air dari langit, air dari hulu, air juga kadang-kadang dari laut. Jadi kita itu dikepung tiga, sana sana sama atas. Kita tidak usah saling menyalahkan,”kata Bupati Lucky dalam video yang beredar sejak Minggu (25/1) dan viral.
Pernyataan video yang beredar itu diduga saat dirinya memantau debit air sungai Cimanuk, usai mengunjungi korban banjir di wilayah Kecamatan Pasekan dan Lohbener.
Beredarnya video Bupati Lucky langsung mendapat respon beragam dari netizen dan masyarakat asal Indramayu.
“Anak kecil juga tahu bapak, hujan dari langit. Tapi, SC mah bukan dari langit airnya, Ini dari kebodohan pemerintahnya. Jangan ngomong hujan dari langit dan laut, tapi bapak bupati yang saya hormati, turun sini ke SC (Sport Center), lihat dan bantu mereka,”kata Nurbaeti dalam status medsos yang diunggah Senin (26/1).
Ucapan nyinyir juga disuarakan lewat unggahan medsos Bela PKN. Menurutnya, banjir yang menggenangi Perumahan Ningrat Indramayu 1 di Jalan Talang Tembaga Kelurahan Margadadi salah satu sebabnya akibat buruknya sistem drainase dan pembuangan air yang tidak berfungsi saat musim hujan tiba.
“Normalisasi saluran yang utama, jika tidak ada tindakan, baru ke point dua, rumah di over kredit,”sindir Bela dalam medsos yang diunggah Senin pagi (26/1).
Menurutnya, keluhan warga yang berharap saluran segera di normalisasi mendapat hambatan dan terbentur aturan yang berbelit.
“Masa iya normalisasi harus buat pengajuan proposal dulu. Berarti ketika ada bencana, butuh bantuan, harus buat proposal dulu? Kalau begini harus teriak dulu buat video agar didengar KDM (Gubernur Jabar) biar masyarakat disini tidak kebanjiran,”sindir Bela yang mengaku sedih atas ribetnya birokrasi pemerintahan sekarang.
Banjir merata yang melanda di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Diantaranya kritik keras disuarakan Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) Kabupaten Indramayu.
Petinggi dua organisasi pers secara terbuka mengkritik adanya kegagalan yang sistematis dari jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Indramayu dalam menjalankan fungsi kedinasannya.
Ketua IWO (Ikatan Wartawan Online) Indramayu, Kang Supardi, menegaskan bahwa bencana ini bukanlah faktor alam semata, melainkan bukti nyata kegagalan sistemik kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dalam mengelola tata ruang daerah.
Menurutnya, banjir merata di kota mangga bukan kebetulan, bukan hanya air turun dari langit, hulu dan laut, tapi akibat buruknya sistem drainase dan pembuangan air yang tidak direncanakan secara matang.
“ini terkesan ada pembiaran, dan bukti kegagalan kinerja dinas terkait secara kolektif,”tegas Supardi.
Dalam pernyataan resminya di Kantor IWO Indramayu pada Sabtu pagi (24/1/2026), Kang Supardi juga menyoroti meluasnya titik banjir hingga ke hampir seluruh desa di sejumlah kecamatan.
Menurutnya, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hanya berakhir menjadi dokumen administratif tanpa implementasi di lapangan.
“Kalau banjir sudah masuk kota dan hampir ke semua kecamatan, itu bukan kebetulan. Itu tanda tata ruang gagal dan pemerintah membiarkan kegagalan itu terjadi,” tegas Kang Supardi dengan nada bicara serius.
Kang Supardi menjelaskan bahwa RTRW seharusnya menjadi instrumen hukum utama dalam mengendalikan pembangunan. Namun, ia menduga di bawah kepemimpinan Lucky Hakim, pemerintah daerah kerap mengabaikan aspek mitigasi bencana demi mengejar proyek fisik.
IWO juga menyoroti banyak saluran air yang tersumbat seperti ada tanaman eceng gondok, sungai dangkal, atau tertutup bangunan baru liar.
“Proyek jalan terus berjalan, namun sistem pembuangan air diabaikan, juga mengesampingkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menjamurnya bangunan di sempadan sungai tanpa evaluasi risiko yang ketat. Drainase dangkal, salurannya memang tidak pernah disiapkan dengan baik. Ini bukti kegagalan Bupati Lucky,”tegas Supardi sambil menambatkan Ijin dibangunnya perumahan juga mesti diperketat karena secara tidak langsung dapat menyebabkan bencana banjir.
“Pemerintah harus tegas menertibkan dan menegakkan hukum. Bupati dan jajaran dinas terkait berhenti berdalih dan segera melakukan langkah konkret mengantisipasi banjir,”sindir Supardi.
Kritik keras juga disuarakan Perkumpulan Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) Kabupaten Indramayu.
GEPLAK menilai banjir yang terus berulang tidak lagi dapat dipandang semata sebagai dampak curah hujan, melainkan mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan infrastruktur.
Ketua GEPLAK, Ali Zaidan dan Dewan Penasehat, Maman menegaskan bahwa banjir berulang merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah daerah dalam memastikan proyek drainase, normalisasi sungai, dan infrastruktur pendukung, meskipun telah menyerap anggaran daerah yang tidak sedikit.
“Banjir yang terus berulang ini menunjukkan gagalnya tata ruang dan lemahnya tanggung jawab pemerintah daerah. Ini bukan lagi bencana alam semata, tetapi sudah menjadi bencana tata kelola,” tegas Maman.
GEPLAK juga secara terbuka mengecam kinerja dinas-dinas terkait yang dinilai gagal menjamin kualitas proyek infrastruktur serta lemahnya pengawasan terhadap rekanan pelaksana.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran daerah tanpa hasil yang dirasakan masyarakat.
Sebagai bentuk sikap, GEPLAK menyampaikan ultimatum terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu dan seluruh dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki koordinasi lintas sektor, serta bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi.
GEPLAK menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan terus menyuarakan kepentingan publik apabila persoalan banjir dan kegagalan tata kelola pemerintahan ini terus dibiarkan berulang. (Cho)
